SARMAN 17-630-066

Maret 30, 2019

SARMAN 17-630-066

NAMA : SARMAN

NPM : 17-630-066

KELAS : B

ANALISIS KEGAGALAN KONSTRUKSI DARI PERSPEKTIF

ABSTRAK

Salah satu penyebab utama kerentanan fisik dan lingkungan adalah kegiatan manusia dalam membangun lingkungan-binaannya, dan hal ini sangat erat terkait dengan sektor konstruksi. Cara membangun yang salah, baik dari segi perencanaan dan perancangan maupun dari segi pelaksanaan dan pengawasannya dapat menghasilkan infrastruktur yang rentan terhadap bencana, selain juga risiko degradasi lingkungan. Hasil studi data statistik kegagalan, memperlihatkan bahwa Practitioners mempunyai saham dan potensi yang lebih besar dari Theoreticians dalam menekan resiko kegagalan. Persentasi resiko terbesar datang dari Human Activities dan Human Attitude. Socio-Engineering berfokus pada atribut yang melekat pada seseorang seperti , sikap (attitude), keahlian (skill) , nilai/norma yang diyakini (values), relasi sesama manusia, pengakuan dan penghargaan (reward system), wewenang struktural (authority structure). Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Penelitian ini menganalisis Kegagalan Konstruksi dari Perspektif Socio – Engineering System. Pengaruh Socio – Engineering System terhadap kegagalan kontruksi dan bangunan sangat beresiko ( 66,7 %) dalam artinya perilaku manusia memiliki peranan yang cukup berarti dalam kegagalan konstruksi. Kegagalan konstruksi dilihat dari perspektif socio engineering system yang berpengaruh yaitu pada tahap perencanaan, dokumen perencanaan dan proses pengadaan. Pada tahap ini faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan kontruksi, seperti persaingan yang tidak sehat ,korupsi, kolusi, nepotisme, (KKN) dan penyuapan agar memenangkan tender Pengadaan Barang dan Jasa (90,00 % ), Terjadinya persekongkolan dengan Owner untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pengadaan(80,00 %), Keinginan Owner untuk meraih keuntungan yang tidak normal ( Fee Proyek ) dengan menekan imbalan jasa dari konsultan Perencana / Kontraktor diluar kontrak yang telah disepakati (76,7%).

BAB I

PENDAHULUAN

Pada umumnya kasus pada pekerjaan konstruksi didominasi oleh penyimpangan berupa pengaturan lelang, kekurangan volume pekerjaan, ketidak-sesuaian spesifikasi berupa pengurangan kualitas pekerjaan, pemahalan harga atau mark up dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Hal ini merupakan penyimpangan pada pekerjaan konstruksi. Yang nantinya hal ini akan menimbulkan gejala lain, yang tampaknya meningkat menjadi lebih dominan pada masa resesi ekonomi dewasa ini. Gejala dimulai dari keinginan dari pihak yang terkait memperoleh short-term profit dengan menempuh jalur yang tidak normal dan menggantinya dengan kompetisi yang didasarkan pada besarnya angka rupiah semata.

Dengan memahami hal tersebut, dapat dikembangkan kebijakan-kebijakan pro-aktif untuk membangun konstruksi Indonesia agar mampu berperan positif dalam mengurangi risiko kegagalan konstruksi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kegagalan Konstruksi

Kegagalan konstruksi merupakan kegagalan yang bersifat teknis dan non teknis. Kegagalan ini dapat disebabkan karena kegagalan pada proses pengadaan barang atau jasa, atau kegagalan saat proses pelaksanaan konstruksi. Kegagalan perkerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. (PP. 29/2000 pasal 31 tentang Penyelenggaran Jasa Konstruksi).

Untuk mendapatkan faktor penyebab kegagalan konstruksi tidaklah mudah. Seringkali sumber dari kegagalan itu sendiri merupakan akumulasi dari berbagai faktor. Oyfer (2002) menyatakan “construction defects” di Amerika disebabkan oleh faktor manusia (54%), desain (17%), perawatan (15%), material (12%), dan hal tak terduga (2%). Vickynason (2003) menyatakan bahwa 80% dari total projects risk in construction dimungkinkan penyebabnya faktor manusia. Sementara itu, Carper (1989) menyatakan bahwa penyebab potensial untuk kegagalan konstruksi secara umum disebabkan oleh : site selection and site developments errors, programing deficiencies, construction errors, material deficiencies and operational errors

2.2. Masalah dan Penyelesaian Kegagalan Proyek Konstruksi

Herry Ludiro Wahyono (2011), faktor yang mempengaruhi kegagalan proyek yaitu konstruksi biaya yang dialokasikan, kualitas pelaksanaan pekerjaan, serta waktu pelaksanaan. Kegagalan konstruksi pada bangunan gedung terjadi pada kegagalan : elemen struktur dengan rata-rata penyimpangan sebesar 4,36% dari nilai kontrak, elemen atap 2,53%, pondasi 0,15%, utilitas 0,12% dan finishing

0,07%. Kesuksesan proyek konstruksi tergantung dari peran pengawas. Dalam model : Pengawas internal (Kontraktor) dan pengawas eksternal (Konsultan Pengawas) berpengaruh signifikan terhadap kualitas proyek, sehingga untuk memperkuat fungsi pengawas perlu pemenuhan terhadap kode etik profesi pengawas yang tertuang dalam Surat Keputusan Sertifikat Keahlian. Faktor internal Supervisi (Kontraktor) mempengaruhi kualitas dan eksternal supervisi (Konsultan Pengawas), sedangkan faktor kualitas sangat tergantung eksternal Supervisi.

Menurut Ervianto (2002), manajemen pengelolahan setiap proyek rekayasa sipil meliputi fungsi dasar manajemen, yaitu :

a) Perencanaan (Planning)

Setiap proyek konstruksi pasti selalu dimulai dengan proses perencanaan agar proses ini berjalan dengan baik maka ditentukan terlebih dahulu sasaran utamanya. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai peramalan masa yang akan datang dan perumusan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan peramalan tersebut. Bentuk perencanaan dapat berupa perencanaan prosedur, perencanaan metoda kerja, perencanaan standar pengukuran hasil, perencanaan anggaran biaya, perencanaan program (rencana kegiatan beserta jadwal).

b) Pengawasan (supervising)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai interaksi langsung antara individu-individu dalam organisasi untuk mencapai kinerja dalam tujuan organisasi. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan dari waktu ke waktu guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan untuk hasil yang diinginkan.

c) Pelaksanaan (construction)

Dalam kenyataannya, kegiatan ini dilakukan oleh pihak pelaksana konstruksi dan pihak pemiliki proyek. Pengawasan dilakukan oleh pelaksanaan konstruksi bertujuan mendapatkan hasil yang telah ditetapkan oleh pemiliki proyek, sedangkan pengawasan oleh pemiliki bertujuan memperoleh keyakinan bahwa apa yang akan diterimanya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Parameter hasil pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam spesifikasi.

Sanksi atau hukuman mengenai kegagalan konstruksi dapat ditinjau dari Undang Undang RI No. 18 Tahun 1999 dalam pasal 43 sebagai berikut:

1. Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak.

2. Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

3. Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

2.1.Pengembangan Kuisioner

Kuisioner di ambil dari ilmu tentang kegagalan struktur bangunan yang merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja dan keselamatan umum, sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Kegagalan bangunan karena strukturnya gagal berfungsi dapat menimbulkan kerugian harta benda, bahkan korban jiwa. Oleh karen itu perlu diantisipasi secara cermat Penanggung jawab kegagalan bangunan dapat dikenakan kepada institusi maupun orang perseorangan, yang melibatkan keempat unsur utama dalam

pembangunan yaitu :

1) menurut Undang-undang No. 18 tahun 1999, pasal 26, ketiga unsur utama proyek yaitu: perencana, pengawas dan kontraktor (pembangun).

2) menurut pasal 27, jika disebabkan karena kesalahan pengguna jasa/bangunan dalam pengelolaan dan menyebabkan kerugian pihak lain, maka pengguna jasa/bangunan wajib bertanggung-jawab dan dikenai ganti rugi.

Penyebab keruntuhan yang munkin terjadi berdasarkan data yang dikumpulkan pengamatan dilapangan, maka akibat beberapa hal sebagai berikut:

a. Pemilihan lokasi yang beresiko

b. Ketentuan proyek yang tidak jelas

c. Kesalahan perencanaan

d. Kesalahan pelaksanaan

e. Material yang tidak bermutu

Dalam kegagalan proyek konstruksi tidak lepas dari ketiga unsur utama di atas. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan proyek konstruksi dalam bidang perencanaan hingga pelaksanaan.

1. Penyebab kegagalan perencana umumnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Tidak mengikuti TOR

b. Terjadi penyimpangan dari prosedur baku, manual atau peraturan yang berlaku,

c. Terjadi kesalahan dalam penulisan spesifikasi teknik,

d. Kesalahan atau kurang profesionalnya perencana dalam menafsirkan data perencanaan dan dalam menghitung kekuatan rencana suatu komponen konstruksi,

e. Perencanaan dilakukan tanpa dukungan data penunjang perencanaan yang cukup dan akurat.

f. Terjadi kesalahan dalam pengambilan asumsi besaran rencana (misalnya beban rencana) dalam perencanaan,

g. Terjadi kesalahan perhitungan arithmatik,

h. Kesalahan gambar rencana

2. Penyebab kegagalan pengawas umumnya disebabkan oleh :

a. Tidak melakukan prosedur pengawasan dengan benar,

b. Tidak mengikuti TOR,

c. Menyetujui proposal tahapan pembangunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi,

d. Menyetujui proposal tahapan pembangunan yang tidak didukung oleh metode konstruksi yang benar,

e. Menyetujui gambar rencana kerja yang tidak didukung perhitungan teknis.

3. Penyebab kegagalan pengawas umumnya disebabkan oleh :

a. Tidak mengikuti spesifikasi sesuai kontrak,

b. Salah mengartikan spesifikasi,

c. Tidak melaksanakan pengujian mutu dengan benar,

d. Tidak menggunakan material yang benar,

e. Salah membuat metode kerja,

f. Salah membuat gambar kerja,

g. Merekomendasikan penggunaan peralatan yang salah.

BAB III

METODOLOGI

Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Penelitian ini menganalisis Kegagalan Konstruksi dari Perspektif Socio – Engineering System. Untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, maka digunakan uji statistik normalitas.Untuk itu perlu suatu pembuktian. uji statistik normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Chi-Square. Salah satu metode dalam penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif, dimana suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sytem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang tujuan utama dalam melakukan penelitian deskriptif ialah untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya.

Gambar 3.1 Diagram Alir Metoda Penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Tingkat Kerentanan

Dari data yang diteliti perlu dicermati mengenai fase tahapan – tahapan pada proyek yaitu Idea/Concept , Tahap Perencanaan Konstruksi ,Dokumen Perencanaan, Proses Pengadaan , Pelaksanaan Konstruksi, Evaluasi Produk/ Pemanfaatan Produk, Operasi dan Pemeliharaan . Dari tahapan-tahapan tersebut dinilai banyak terkandung faktor-foktor penyebab kerentanan bangunan dilihat dari perspektif sosio engineering system.

Tabel 4.1. Penilaian Kegagalan Konstruksi dan bangunan dari perspektif socio – engineering system

Penilaian Frekuensi Persentase

Resiko	20	66,7
Tidak Beresiko	10	33,3
Total	30	100,0

Data di atas menunjukkan bahwa dari 30 responden, 20 ( 66,7 % ) responden menyatakan kegagalan konstruksi dari perspektif socio – engineering system termasuk kategori beresiko terhadap kegagalan konstruksi. Ini dapat diartikan prilaku / socio – engineering system menyumbang kontribusi yang negative terhadap dunia konstruksi dan perilaku manusia / pihak – pihak yang berperan memiliki peranan yang cukup berarti dalam kegagalan bangunan.

4.2. Model Kuantitatif Kegagalan Konstruksi

Analisis Korelasi Variabel Kuantitatif Model Kegagalan Konstruksi digunakan untuk menguji seberapa kuat hubungan tujuh variabel kuantitatif. Hasil Uji korelasi selengkapnya seperti disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.1. Hubungan Sub Fase Idea/Concept Di Lihat Dari Perspektif Socio Engineering System Terhadap Kegagalan Kontruksi Dan Bangunan

Idea/Concept	Kegagalan Kontruksi Dan Bangunan				Jumlah		OR 95 % CI	P-Value
	Beresiko		Tidak Beresiko
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Kurang Baik	13	65	6	60	19	63,3	1,238	0.789
Baik	7	35	4	40	11	36,7
Total	20	100	10	100	30	100

Tabel 4.2. Hubungan Sub Fase Tahap Perencanaan Konstruksi dari Perspektif Socio Engineering System

Terhadap Kegagalan Kontruksi Dan Bangunan

Tahap Perencanaan Konstruksi	Kegagalan Kontruksi Dan Bangunan				Jumlah		OR 95 % CI	P- Value
	Berisiko		Tdk Berisiko
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Kurang Baik	14	70	3	30	17	56,7	5.444	0,037
Baik	6	30	7	70	13	43,3
Total	20	100	10	100	30	100

Tabel 4.3. Hubungan Sub fase dokumen perencanaan dari Perspektif socio engineering system terhadap kegagalan kontruksi dan bangunan

Dokumen Perecanaan	Kegagalan Kontruksi Dan Bangunan				Jumlah		OR 95 % CI	P-Value
	Berisiko		Tdk Berisiko
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Kurang Baik	14	70	3	30	17	56,7	5,444	0,037
Baik	6	30	7	70	13	43,3
Total	20	100	10	100	30	100

Tabel 4.4. Hubungan Sub fase Proses Pengadaan dari kerentanan socio engineering system terhadap kegagalan kontruksi dan bangunan

Proses Pengadaan	Kegagalan Kontruksi Dan Bangunan		Jumlah	OR 95 % CI	P-Value
	Berisiko	Tdk Berisiko

	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Kurang Baik	14	70	2	20	16	53,3	9,333	0,010
Baik	6	30	8	80	14	46,7
Total	20	100	10	100	30	100

Tabel 4.5. Hubungan Sub fase Pelaksanaan Kontruksi dari Perspektif socio engineering system terhadap kegagalan kontruksi dan bangunan

Pelaksanaan Kontruksi	Kegagalan Kontruksi Dan Bangunan				Jumlah		OR 95 % CI	P-Value
	Berisiko		Tdk Berisiko
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Kurang Baik	13	65	3	30	16	53,3	4,333	0,070
Baik	7	35	7	70	14	46,7
Total	20	100	10	100	30	100

Tabel 4.6. Hubungan Sub fase Evaluasi Produk / Pemanfaatan Produk dari Perspektif socio engineering

system terhadap kegagalan kontruksi dan bangunan

Evaluasi Produk / Pemanfaatan Produk	Kegagalan Kontruksi Dan Bangunan				Jumlah		OR 95 % CI	P-Value
	Berisiko		Tdk Berisiko
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Kurang Baik	14	70	7	70	21	70	1,000	1,000
Baik	6	30	3	30	9	30
Total	20	100	10	100	30	100

Tabel 4.7. Hubungan Sub fase Operasi dan Pemeliharaan dari Perspektif socio engineering system terhadap kegagalan kontruksi dan bangunan

Operasi dan Pemeliharaan	Kegagalan Kontruksi Dan Bangunan				Jumlah		OR 95 % CI	P-Value
	Berisiko		Tdk Berisiko
	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Kurang Baik	13	65	3	30	16	53,3	4,333	0,070
Baik	7	35	7	70	14	46,7
Total	20	100	10	100	30	100

Dari tabel hasil uji korelasi diatas terdapat tiga variabel yaitu :

Hasil uji statistik pada Sub fase Perencanaan Konstruksi diperoleh nilai p = 0,037 (p-value < 0,05). Karena nilai P-value 0,037 > 0,05, maka dapat disimpulkan ada hubungan yang bermakna antara tahap perencanaan dengan kegagalan kontruksi dan bangunan dan nilai OR = 5,444 artinya pada Tahap Perencanaan Konstruksi dengan beberapa sumber penyebab kerentanan dari sikap/ prilaku yang kurang baik sebesar 5,4 kali beresiko terhadap kegagalan kontruksi dan bangunan jika dibandingkan dengan sikap/ prilaku dari tahap perencanaan konstruksi yang baik.

Pada Sub fase Perencanaan Konstruksi faktanya tidak bisa dipungkiri fee atau komisi juga jual beli proyek setiap pekerjaan yang ada di pemerintah harus menggunakan fee atau komisi. Baik anggaran APBN maupun anggaran APBD semua sama. Besarnya fee atau komisi dalam setiap Proyek berbervariasi tergantung dari besarnya anggaran. Mulai dari 5% sampai dengan 20% bahkan ada yang lebih dari 40%. Kalau tidak mengikuti ataran ini tentu tidak akan mendapatkan pekerjaan. Didasari atau tidak, pengguna jasa telah mengambil resiko. Pengguna jasa turut memegang saham dalam kumulasi resiko.

Hasil uji statistik pada Sub fase dokumen perencanaan diperoleh nilai p = 0,037 (p-value < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan ada hubungan yang bermakna antara dokumen perecanaan dengan kegagalan kontruksi dan bangunan dan nilai OR = 5,444 artinya dokumen perecanaan yang kurang baik sebesar 5,4 kali berisiko terhadap kegagalan kontruksi dan bangunan yang berisiko jika dibandingkan dengan dokumen perecanaan baik.

Pada Sub fase dokumen perencanaan faktanya dapat dilihat kerentanan socio-engineering system terhadap kegagalan bangunan yang timbul dari dokumen perencanaan seperti “Konsultan Perencana men sub kontrakan pekerjaan Perencanaannya kepada pekerja yang tidak profesional” sebesar 73,30%. Keadaan ini diperburuk oleh kepincangan pengaturan hubungan primary consultant dan secondary consultant, ketidakseimbangan antara pembagian resiko dan imbalan, antara hak dan tanggung jawab. Maka diperlukan kebijaksanaan segi profesionalisme konsultan. Pada prakteknya main consultant mengadakan kerja sama kepada profesionalisme semu yang penuh gamling dengan tujuan dapat menekan imbalan jasa

Hasil uji statistik pada Sub fase Proses Pengadaan diperoleh nilai p = 0,010 (p-value < 0,05). Dengan demikian hal ini dapat diartikan ada hubungan yang bermakna antara proses pengadaan dengan kegagalan kontruksi dan bangunan dan nilai OR = 9,333 artinya pada sub fase proses pengadaan dengan beberapa sumber penyebab kerentanan dari sikap/ prilaku yang kurang baik sebesar 9,3 kali beresiko terhadap kegagalan kontruksi dan bangunan jika dibandingkan dengan sikap/ prilaku dari proses pengadaan yang baik.

Pada Sub fase Proses Pengadaan hal ini dapat diartikan bahwa dalam sub fase pada proses pengadaan banyak terdapat indikasi – indikasi yang mengakibatkan kegagalan kontruksi dan bangunan. Banyak contoh kasus yang terjadi pada proyek konstruksi yang dapat memperkuat hasil dari analisa ini, salah satunya adalah persaingan yang tidak sehat ,korupsi, kolusi, nepotisme, (KKN) kecurangan dan penyuapan agar memenangkan tender Pengadaan Barang dan Jasa. Diantaranya dengan menggunakan cara – cara seperti mengondisikan peserta lelang “ digugurkan” pada tahap evaluasi administrasi, membuat lelang dengan sistem arisan ( bergilir ), mengondisikan peserta lelang yang hanya diikuti oleh beberapa penyedia jasa saja serta indikasi lainnya dalam persekongkolan dalam proses pengadaan. Tentunya hal ini merupakan penyimpangan yang dikategorikan perbuatan melakukan praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang nantinya akan menyebabkan kualitas pembangunan buruk, salah satunya dapat berdampak pada kerentanan bangunan sehingga memunculkan resiko korban. Selain itu juga berdampak terhadap ekonomi, lingkungan, kesehatan dan keselamatan manusia, dampak pada inovasi, erosi budaya, menurunnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah, kerugian bagi perusahaan yang jujur, serta ancaman serius bagi pekembangan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

5.1. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Ø Kerentanan dari socio engineering system sangat berpengaruh terhadap kegagalan kontruksi dan bangunan sangat beresiko sebesar ( 66,7 %) dalam arti kata perilaku manusia / pihak – pihak yang berperan memiliki peranan yang cukup berarti dalam kegagalan konstruksi dan bangunan.

Ø Kegagalan konstruksi dilihat dari persfektif socio engineering system tahapan yang berpengaruh yaitu pada tahap perencanaan , dokumen perencanaan dan proses pengadaan. Sumber penyebab kegagalan kontruksi dari perspektif Socio – Engineering System dinilai yang sangat beresiko yakni persaingan yang tidak sehat ,korupsi, kolusi, nepotisme, (KKN) dan penyuapan agar memenangkan tender Pengadaan Barang dan Jasa dinilai ( 90,00% ), Terjadinya persekongkolan dengan Owner untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pengadaan (80,00 %), Keinginan Owner untuk meraih keuntungan yang tidak normal ( Fee Proyek ) dengan menekan imbalan jasa dari konsultan Perencana / Kontraktor diluar kontrak yang telah disepakati (76,7%)

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Carper, Kenneth L. ed.1989. Forensic Engineering. Elsevier Science Publishers. New York.

Cartlide dan Mehrtens. 1982. Practical Cost Planning A Guide for surveyors and architects.

Hutchinson & Co (Publisher) Ltd. London.

Chapman,C. 1997. Project Risk Analysis and Management – PRAM the Generic

Cooper, D. dan Chapman, C. 1993. Risk Analysis For Large Project. First Edition. Cooper, D. Grey, S. Raymond,G. dan Walker,P. 2005. Project Risk Management

Djojosoedarso, Soeisno. 2003. Prinsip-prinsip Manajemen Resiko Asuransi. Edisi Pertama.

Ervianto, Wulfram. 2009. Manajemen Proyek Konstruksi. Andi. Yogyakarta.

Gray,C.F dan Larson,E.W. 2000. Project Management. First Edition. Irwin Mc Graw-Hill, Boston. Guidelines. John Wiley & Sons Ltd., England.

Guilford,J.P., B. Fruchter (1981), Fundamental Statistics In Psychology And Education, Tokyo: McGraw-

HillKogakusha, Ltd.

Hartanto, Agnes Olivia (2006) Model pengaruh faktor laten terhadap perilaku pekerja pada cacat konstruksi.

Master thesis, Petra Christian University

John Wiley & Sons, Ltd. 2008, The Atrium, Southern Gate, Chichester, PO19 8SQ, England (“Wiley”) Kerlinger, F. N dan Lee, H. B .2000. Foundation of Behavioral Research (Fourth Edition), USA ; Holt,

Reinnar & Winston. Inc

Kerzner Harold, 2001. Project Management: A System to Planning, Scheduling and Controlling, (7 th

Edition , John Wiley & Sons), hal. 3.

Oyfer. 2002. Multiple Sources Construction Failures and Defects

PMI ( Project Managemen Institute, Inc ). 2004 . A Guide To The Project Managemen Body Of Knowledge

( PMBOK), 3 rd edition, Newtown Square, Pennsylvania, USA.

Pranoto. 1997. Faktor kegagalan konstruksi. dalam Kurniawan, Y.T., 2012. Simulasi 1-D Banjir Akibat

Keruntuhan Bendungan Alam (Studi Kasus Bencana Banjir Bandang di Sungai Kaliputih Kabupaten

Jember tahun 2006). Thesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Process . International Journal of Project Magement, Vol.15. No. 5.

Ramli, Samsul. 2013. Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta : Visimedia. Republik Indonesia. 1999. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Sekretariat

Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1999. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 1999. Undang – undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Pelaksanaannya. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Sekretariat

Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa

Pemerintah. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Republik Indonesia. 2013. Keppres No. 80/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

Shahab, Hamid. 1996, Langkah Memperkecil Risiko Dalam Pembangunan, Cetakan Pertama, Penerbit

Djambatan, Jakarta.

Soeharto. 1999.Manajemen Proyek 1. Erlangga. Jakarta. Soeharto. 2001. Manajemen Proyek 2.Erlangga.

Jakarta.

Sunarti, E. 2009. Analisis Kerentanan Sosial Ekonomi Penduduk dan Wilayah untuk Analisis Resiko Bencana. Makalah disampaikan sebagai bahan Penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia 2009-2013.

Susanto Hendra & Makmur Hediana. 2013. Auditing Proyek-proyek Konstruksi. Yogyakarta: Andi Offset. Suswinarno. 2013. Mengantisipasi Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Visimedia Suwandi. 2010. Kajian Manajemen Resiko pada Proyek dengan Sistem Kontrak Lump Sum dan Sistem

Kontrak Unit Proce (Studi Kasus : Proyek Jalan dan Jembatan, Gedung, Bangunan Air). Tesis Program

Pascasarjana Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Semarang.

Tumilar. 2006. Latar belakang dan Kriteria dalam Menentukan Tolok Ukur Kegagalan

Bangunan.HAKI.Jakarta.

Vickynasyon, 2002, Total Project Risk in Construction. New York.

Cari Blog Ini

ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN

SARMAN 17-630-066

Komentar

Posting Komentar